Konsep Khilafah dan ISIS Menurut Menteri Agama

Konsep khilafah merupakan hirasatuddin wa siyasatuddunya alias merawat agama serta mengatur dunia. Tetapi demikian, Islam tidak merinci nama serta bentuk pemerintahan tertentu, kata Lukman Hakim Saifuddin, Menteri Agama RI.

Menag Soal Konsep Khilafah dan ISIS
Konsep Khilafah dan ISIS Menurut Menteri Agama
"Islam hanya menetapkan konsep-konsep dasar yang wajib dipedomani dalam kehidupan berbangsa serta bernegara, semacam asas keadilan, persamaan, musyawarah serta lain sebagainya," kata Lukman Hakim Saifuddin ketika menjadi pembicara pada Rakor Manfaat Intelkam Tahun 2015 di Mabes Polri-Jakarta, Senin.

Hadir dalam Rakor tersebut perwakilan dari Polda se-Indonesia serta Ses-Balitbang serta Diklat Rahmat Mulyana. Dalam Islam juga, kata Menag semacam dikutip dari laman kemenag.go.id, khilafah bukanlah sesuatu yang sakral. Yang lebih penting dari itu, merupakan hakikat serta tujuannya, yakni untuk menjamin keberjalanan agama serta kemaslahatan dunia (umatnya).

"Dalam paparan makalahnya yang bertema Faham ISIS Pandangan Islam", Lukman Hakim Saifuddin menyebutkan, bahwa ISIS (Islamic State of Iraq and Syiria) yang dideklarasikan pada awal Ramadhan tahun lalu, selain mengancam eksistensi (negara) Syiria serta Irak, tetapi juga masyarakat dunia lainnya, tergolong muslim sendiri.

"ISIS alias DAISY (al-Hawlah al-Islamiyyah fi al-‘Iraq wa al-Syam) menerapkan peraturan yang jauh dari ajaran Islam. Seruan mereka terhadap umat Islam untuk berhijrah ke wilayah yang mereka kuasai, serta kewajiban untuk berbaiat terhadap sang Khalifah, dengan cara syar’i tidak dapat dibenarkan. Sebab pengangkatan seorang khilafah wajib didasarkan kesepakatan (ijma’) seluruh umat," terang Menteri Agama.

Dalam pandangan Lukman Hakim Saifuddin, konsep kepemimpinan dalam fiqih pun sangat lentur serta fleksibel, mengikuti dinamika perkembangan masyarakat. Dahulu, lanjut Lukman Hakim Saifuddin, seiring dengan meluasnya wilayah kekuasaan Islam, para fuqaha memperbolehkan serta mengakui keragaman sistem pemerintahan.

"Dan kini, seusai masyarakat Muslim berada dalam wilayah yang luas, serta ini ditunjang dengan keberadaan organisasi semacam OKI (Organisasi Kerjasama Islam), maka kepemimpinan tunggal tidak diperlukan lagi. Keinginan ISIS yang berimpian mendirikan sebuah kepemimpinan tunggal merupakan sebuah utopia," tutur Lukman Hakim Saifuddin.

"Cikal akan ISIS yang sudah terbentuk pada oktober 2006 (ISI: Islamic State of Iraq) serta hendak membentuk sebuah entitas politik yang dikuasainya, dengan tutorial apapun, tergolong kekerasan, tidak dapat dibenarkan," tambah Lukman Hakim Saifuddin.

Sejauh ini, kata Menag, ISIS tidak segan menggunakan kekerasan terhadap siapa pun yang tidak sejalan dengan dawlah, baik muslim maupun non muslim. Yang muslim dikafirkan, serta darahnya halal untuk dialirkan (dibunuh). Kebenaran merupakan milik ISIS seorang. Sedang yang non muslim yang minoritas, diperperbuat dengan cara diskriminatif serta hampir tidak diberi ruang kebebasan untuk nasib.

"Opsi yang ISIS berbagi merupakan pindah agama, membayar pajak keamanan (jizyah) alias dibunuh. Sebuah opsi yang tidak mencerminkan ajaran Islam yang menjunjung tinggi toleransi dalam kenasiban beragama," tegas Lukman Hakim Saifuddin. (Antara)

Jangan lupa tambahan akun sosial media FacebookLinkedinGoogle+ kami agar anda tetap terhubung dan mendapatkan update info artikel terbaru.

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel