Industri Syariah Kian Cerah

Industri syariah diperkirakan mempunyai prospek yang cerah pada masa depan. Faktor itu sebab industri tersebut sampai saat ini berkembang pesat. "Industri syariah diperkirakan terus tumbuh dan berkembang. Saat ini total aset yang dikelola keuangan syariah dunia mencapai 2 triliun dolar AS, dengan pertumbuhan rata-rata 17,3 persen per tahun," kata Kepala Divisi Pengembangan Ekonomi dan Keuangan Syariah Bank Indonesia Dadang Muljawan, di Yogyakarta, pekan lalu.

Ia mengemukakan faktor tersebut pada seminar "Mengembangkan Ekonomi Berbasis Industri Syariah di Indonesia", di Fakultas Teknologi Industri (FTI) Universitas Islam Indonesia (UII). Dadang mengatakan, saat ini industri syariah tetap terbatas pada sektor pasar modal, perbankan, dan asuransi. "Oleh sebab itu, Bank Indonesia (BI) terus mendorong tumbuhnya ekonomi berbasis industri syariah," katanya.

Menurut dia, ada lima faktor yang bisa diandalkan menjadi pendorong ekonomi berbasis syariah yakni pertumbuhan ekonomi di negara-negara berkembang dengan penduduk beragama Islam yang besar, berkembangnya perdagangan lintas negara dan terus bertambahnya transaksi perdagangan.

"Selain itu, perkembangan produk syariah yang terus inovatif, kerangka peraturan pemerintah dikembangkan lebih baik dan bisa dipertanggungjawabkan sesuai syariat Islam, dan pertumbuhan populasi Muslim dunia yang meningkat dan penguatan keuangan inklusif melewati keuangan syariah," paparnya.

Industri Syariah Kian Cerah
Industri Syariah Kian Cerah (takaful.co.id)

Direktur Program Pascasarjana FTI UII Teduh Dirgahayu mengatakan, konsep ekonomi syariah di Indonesia mulai diperkenalkan terhadap masyarakat pada 1991 ketika Bank Mualamat Indonesia berdiri, yang kemudian diikuti lembaga-lembaga keuangan lain. Pada waktu itu, kata dia, sosialisasi ekonomi syariah dilakukan masing-masing lembaga keuangan syariah.

"Setelah dievaluasi, disadari bahwa sosialisasi sistem ekonomi syariah hanya bisa sukses apabila dilakukan dengan terstruktur dan berkelanjutan dan dikembangkan menjadi industri syariah," katanya. Dekan FTI UII Imam Djati Widodo mengatakan, seminar yang diselenggarakan Program Pascasarjana FTI UII dan Program Studi Teknik Industri FTI UII itu dihadiri 100 peserta yang terdiri atas regulator, praktisi, dan akademisi.

Seminar itu, kata dia, berfungsi mengedukasi dan menyosialisasikan gagasan strategis terkait arah pengembangan ekonomi berbasis industri syariah di Indonesia. "Melalui seminar itu diinginkan bisa tersadar sinergi gagasan strategis multistakeholders dalam mendukung efektivitas implementasi dan pengembangan industri syariah Indonesia di masa depan," ujarnya.

Dalam peluang terpisah, Wakil Gubernur Kalimantan Selatan H Rudy Resnawan menyebutkan sependapat kalau pemerintah provinsi tersebut memilik bank pembiayaan rakyat syariah (BPRS). Pernyataan itu disampaikan dalam rapat paripurna DPRD Kalimantan Selatan (Kalsel) yang dipimpin ketuanya, Hj Noormiliyani Abrani Sulatiman, di Banjarmasin, pekan lalu.

Pendapat tersebut menanggapi pemandangan umum Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Kalsel terhadap Raperda penambahan penyertaan modal Pemprov terhadap BPR Alalak, Kabupaten Barito Kuala (Batola). Memang, ucap putra almarhum H Abdul Azis (mantan bupati Batola) tersebut, bank syariah mempunyai prospek baik, terutama di daerah Kalsel yang terdiri atas 13 kabupaten/kota ini.

Namun, menurut dia, untuk saat ini pemprov wajib berfokus mendorong perkembangan BPR yang telah ada supaya keberadaannya sangatlah bisa berguna bagi masyarakat. Selain berterima kasih atas saran supaya dibentuk nota kesepahaman (memorandum of understanding/MoU) untuk memenuhi modal inti minimum BPR Alalak, dirinya menyebutkan bakal memperhatikannya dalam pengambilan kebijakan pemberian pernyataan modal selanjutnya.

Mengenai kinerja BPR Alalak selagi tiga tahun belakangan, terutama perbandingan keuangan tergolong asetnya, dirinya menyebutkan belum bisa menjawab sebab data itu bisa disajikan seusai BPR tersebut operasional. "Penambahan penyertaan modal dari pemprov itulah salah satu upaya supaya BPR Alalak tersebut  bisa mempertahankan izin prinsip maka bisa beroperasi," ucap Rudy Resnawan. (antara/hidayah.co)

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel