Masyarakat Dihimbau Laporkan Ijazah Palsu

Lembaga Perlindungan Saksi serta Korban (LPSK) mengharapkan warga tak takut untuk melapor bila merasa terancam sebab mengungkapkan permasalahan ijazah palsu. Apalagi, sekarang permasalahan yang sebenarnya bukan faktor baru itu kembali marak diperbincangkan di tengah masyarakat.

Ketua LPSK Abdul Haris Semendawai mengimbau masyarakat maupun pihak-pihak yang mengenal adanya praktik jual beli ijazah palsu ataupun mereka yang memakai gelar akademik bodong demi kepentingan pribadi supaya segera melaporkannya terhadap pihak terkait. "Para pelapor jangan takut sebab kerahasiaan bukti diri serta keamanan dijamin undang-undang," kata Abdul Haris Semendawai di Yogyakarta Sabtu (30/5). 

Ia memaparkan, permasalahan penggunaan ijazah palsu akhir-akhir kembali marak diperbincangkan, terutama seusai Menteri Riset, Teknologi serta Pendidikan Tinggi M Natsir mengungkap permasalahan ini. Yakni adanya perguruan tinggi yang disinyalir tak melaksanakan proses perkuliahan, tetapi mengeluarkan ijazah.

Ilustrasi - Ijazah Palsu (tmpo.co)
Kabar itu mengakibatkan sejumlah menteri sampai kepala daerah langsung bereaksi. Mereka memperingatkan para pegawainya yang terbukti memakai ijazah palsu bisa dikenakan sanksi sampai dipecat.

Mengingat praktik ijazah palsu telah berjalan lumayan lama, ia mengatakan, pasti ada orang-orang yang terlibat alias memakai ijazah palsu. Sekarang mereka mungkin telah bekerja maupun menempati posisi tertentu dengan bermodalkan ijazah palsu. Sebab itu, ia mengatakan, bagi yang mengenal supaya tak ragu melapor.

Jika terbukti ada ancaman terhadap mereka yang berniat melapor alias mengungkap permasalahan ini, ia mengatakan, LPSK siap memberikan perlindungan. Karena, karena itu adalah tugas serta manfaat LPSK sesuai amanat UU. Pasca mencuatnya permasalahan ijazah palsu berbagai waktu terakhir, Kemenristek Dikti telah membuka laman khusus, forlap.dikti.go.id, bagi mereka yang menemukan ijazah yang dicurigai palsu alias perguruan tinggi yang mencurigakan. Semua pengaduan masyarakat yang masuk bakal ditindaklanjuti dengan pengecekan untuk mengenal ijazah serta perguruan tinggi yang dilaporkan bermasalah alias tidak.

Sementara itu, LPSK juga menjalin kerja sama dengan perguruan tinggi, salah satunya  Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta, untuk berperan aktif dalam aktivitas perlindungan saksi serta korban. Kerja sama UII serta LPSK ditandai dengan sosialisasi LPSK, salah satunya melewati seminar. Seminar bertema "Meningkatkan Kerja Sama Antara Perguruan Tinggi, Masyarakat Sipil, serta Optimalisasi Pemenuhan Hak Saksi serta Korban" dihadiri sejumlah pembicara, yakni Wakil Ketua LPSK Hasto Atmojo Suroyo serta Kepala Tahap Layanan Hukum Biro Hukum Pemda DIY Sukamto. 

Seminar berfungsi mencari masukan serta sinergitas dari instansi terkait. Masukan itu diinginkan bisa memberikan solusi paling baik dalam memberikan jaminan bagi mereka yang terancam keselamatannya sebab kesaksiannya dalam proses peradilan. Menurut Hasto, kehadiran saksi serta korban adalah faktor yang sangat menentukan dalam pengungkapan tindak pidana pada proses peradilan. Sebab itu, dibutuhkan ketentuan yang selaras dengan perkembangan hukum di masyarakat. (republika/hidayah.co)

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel