Menanti Legalitas Jilbab Tentara

Jilbab di kalangan aparat kembali menjadi sorotan. Usai ditekennya peraturan Kapolri mengenai penggunaan seragam khusus (jilbab) di kalangan polisi wanita (polwan), angin segar pun mendera ke arah korps wanita (Wan) TNI. Merupakan Panglima TNI Jenderal Moeldoko yang pertama mengembuskan angin tersebut. 

Saat pengarahan terhadap seluruh prajurit TNI bersama istri se-Sumatra Utara di hanggar Lapangan Udara Soewondo, Medan, Sumatra Utara, Jumat (22/5), Jenderal Moeldoko membolehkan Wan TNI mengenakan jilbab selagi bertugas. Faktor itu menjawab pertanyaan salah seorang Wan TNI berpangkat kapten yang menanyakan seragam bagi yang ingin berjilbab. "Pakai saja, kami nggak melarang kok. TNI wanita mau pakai jilbab, pakai saja," ucap mantan KSAD tersebut.

Sayangnya, petuah manis itu kemudian diklarifikasi. Aturan internal TNI belum membolehkan prajurit perempuan TNI mengenakan jilbab. "Sampai kali ini belum ada aturan yang mengizinkan korps wanita (kowan) TNI memakai jilbab dalam pakaian dinas," kata Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI Mayor Jenderal M Fuad Basya saat dihubungi, Selasa (26/5).


Fuad mengatakan, kowan yang "nekat" memakai jilbab bakal dipindahtugaskan ke Aceh. Sebab, sekarang pembolehan jilbab bagi kowan hanya berlaku di Aceh, tak di daerah luar Aceh. Faktor ini sejalan dengan status Aceh sebagai daerah istimewa yang menerapkan syariat Islam. 

"Kalau mau berjilbab, kelak dipindahkan ke Aceh dinasnya. Hanya ada di sana kowan TNI yang berjilbab karena terbukti permintaan khusus dari Aceh," ucap Fuad.

Kowan hanya dibolehkan berjilbab ketika di luar tugas kedinasan. Namun, saat menjalankan tugas kedinasan, mereka mesti menanggalkan jilbab. Menurut Fuad, faktor ini sejalan dengan aturan yang berlaku di dalam institusi TNI. 

Indonesia seharusnya berkaca pada "negara sekuler" macam Amerika Serikat. Di tengah maraknya Islamofobia yang melanda dunia Barat, Pentagon mengeluarkan terobosan baru dalam mendukung keleluasaan beragama pada Januari 2014 lalu. Simbol-simbol agama diperbolehkan, tergolong jilbab serta janggut, tato,  turban, kupluk, serta memperpanjang rambut. 

Simbol-simbol agama itu diperbolehkan asal tak mengganggu tugas kemiliteran. Menurut Kementerian Pertahanan AS, Rabu (22/1), aturan baru itu menandai pertama kalinya institusi kemiliteran AS membikin kebijakan umum mengenai persoalan tersebut. 

Perwakilan dari Kelompok Pengajian Silaturahmi Muslimah Wanita TNI-Polwan, Letkol Tumbuhan Eka Sari, mengungkapkan, seharusnya TNI dapat mencontoh kebijakan untuk tentara di AS. Menurutnya, aturan penggunaan seragam kedinasan selagi ini diatur dalam Surat Keputusan Panglima TNI No SKep/22/VIII.2005 tertanggal 10 Agustus 2005. Aturan tersebut kerap dijadikan dasar bahwa penggunaan jilbab dituding mengandung unsur pelanggaran disiplin prajurit. "Kami juga tak ingin dianggap melanggar surat keputusan soal disiplin prajurit," katanya.

Flora mengakui, selagi ini terbukti belum ada ketentuan resmi yang mengatur dengan cara terperinci mengenai penggunaan jilbab dalam seragam kedinasan Wan TNI. Penggunaan jilbab untuk Wan TNI hanya khusus diatur untuk wilayah Provinsi Aceh serta tak dengan cara menyeluruh di wilayah Indonesia.

Publik di Indonesia pun ramai-ramai mendukung legalitas jilbab di tubuh korps wanita TNI. Anggota Komisi I DPR, Syaiful Bahri Anshori, mengkritik aturan internal TNI soal penggunaan jilbab bagi prajurit TNI. Mereka menilai, pembolehan wanita TNI berjilbab hanya untuk wilayah Aceh bertentangan dengan Pancasila UUD 1945. 

Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon berharap supaya TNI segera mengizinkan jilbab dalam seragam dinas Korps Wanita TNI (Wan TNI). Terlebih, kata Fadli, kebijakan penggunaan jilbab ini telah diterapkan Polri pada seragan dinas polisi wanita (polwan). Menurut dia, TNI juga dapat segera mengikuti langkah Polri supaya tak ada kesan diskriminasi yang muncul atas penggunaan jilbab di kedua lembaga tersebut.

"Di TNI wajib segera dilakukan (pembolehan penggunaan jilbab). Karena, kalau tak bakal terjadi seperti diskriminasi dengan kepolisian," ungkap Fadli di Jakarta, Sabtu (29/5).

Komisioner Komnas HAM Maneger Nasution menilai, peraturan kapolri yang membolehkan polisi wanita berjilbab butuh dicontoh lembaga serta instansi lain. Aturan itu, kata dia, memenuhi HAM para polisi wanita untuk mengamalkan aliran agamanya. 

"Presiden Jokowi sebagai pemimpin paling atas Indonesia dalam sistem presidensial untuk mengambil tanggung jawab dengan menerbitkan seperti peraturan pemerintah yang berkaitan mengenai ketentuan pakaian kerja/dinas bagi polwan/TNI-wanita, ans/pns, sekolah, rumah sakit, serta lain-lain yang berkaitan dengan simbol-simbol serta bukti diri keagamaan serta kultural," ucap Maneger dalam siaran persnya, berbagai waktu lalu. (republika/hidayah.co)

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel