Nestapa Kemanusiaan, Save Rohingya

Komunitas internasional dituntut memberikan perhatian atas hidup yang menimpa Muslim Rohingya. Ribuan warga Rohingya melarikan diri dari negerinya, Myanmar, serta terombang-ambing di lautan untuk mencari negara tujuan demi kehidupan yang lebih baik. Ketua Umum Pengurus Pusat Muhammadiyah Din Syamsudin mengatakan, mesti ada langkah konkret masyarakat internasional tergolong lembaga dunia seperti PBB, ASEAN, serta OKI untuk menanggulangi persoalan ini. 

"Mereka dituntut sanggup pula meyakinkan serta mendesak Myanmar untuk mengakui Rohingya sebagai warga negaranya," kata Din saat diskusi publik bertajuk "Nestapa Kemanusiaan, Save Rohingya," di Pusat Dakwah Muhammadiyah, Jakarta, Kamis (21/5). Din pun mendorong Pemerintah Indonesia untuk menangani dengan baik pengungsi Rohingya yang saat ini terdampar di Aceh. Tidak hanya itu, Din meminta kasus Rohingya tidak butuh dikaitkan dengan sentimen keagamaan.

Muslim Rohingya

Ini adalah kasus nestapa kemanusiaan yang menimpa jutaan manusia yang tertindas serta terusir dari negerinya dampak sikap rezim berkuasa di Myanmar. Padahal, Rohingya sudah berada di Myanmar sejak berabad-abad. "Ini pelanggaran hak asasi manusia." Menurut Sekjen Pusat Advokasi Hukum serta HAM (PAHAM) Indonesia Rozaq Azhari, negara anggota ASEAN harus menekan Myanmar. Tekanan ini berfungsi supaya memberikan hak-hak dasar untuk etnis Rohingya.

"Kami juga mendesak Pemerintah Myanmar memberikan kewarganegaraan terhadap etnis Rohingya sebab kewarganegaraan adalah hak asasi setiap manusia," kata Rozaq. Faktor tersebut diatur dalam Pasal 15 ayat 1 mengenai Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia. Sebagai tahap dari masyarakat dunia, jelas dia, Myanmar seharusnya menghormati serta menjalankan instrumen internasional tersebut. Ia juga mengkritik ASEAN yang lamban merespons kasus Rohingya. 

Menurut dia, dalam waktu tidak lebih lebih satu bulan ini tersedia 3.000 warga Rohingya terdampar di Malaysia serta Indonesia. Namun, belum ada upaya dari negara-negara ASEAN untuk mendesak Myanmar menyelesaikan persoalan ini. Padahal, dalam Piagam ASEAN disebutkan prinsip-prinsip perdamaian serta bakal menegakkan hukum internasional yang berkaitan dengan hak asasi manusia. Rozaq berpendapat Myanmar tidak mempunyai iktikad baik menerapkan prinsip ASEAN itu. 

Karena itu, Ketua PBNU Slamet Effendy Yusuf mendorong PBB serta ASEAN harus segera mengadili pemimpin militer di Myanmar. Mereka dapat dibawa ke pengadilan HAM internasional. "Ini harus segara disuarakan oleh negara-negara anak buah ASEAN," katanya. Selain itu, Slamet menilai PBB, UNHCR, ataupun OKI tetap tidak lebih tegas terhadap Pemerintah Myanmar yang sudah menghabisi ribuan umat Muslim. Slamet menyebut langkah organisasi internasional itu hanya sebatas bantuan maka tidak menjadi solusi.

"Rezim militer yang membiarkan pembantaian genosida itu sudah melanggar hukum. Dalam deklarasi HAM universal, semua manusia harus mempunyai status warga negara serta dilindungi. Tapi ini malah Rohingya dibiarkan begitu," katanya. (republika/hidayah.co)

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel