Subsidi Listrik untuk Rumah Tangga Miskin

Pemerintah bakal mencabut sebagian subsidi listrik rumah tangga golongan 450 VA serta 900 VA mulai 2016. Dirjen Ketenagalistrikan Kementerian ESDM Jarman mengungkapkan, subsidi akan dialihkan menjadi subsidi langsung. Nantinya, subsidi diberikan dengan cara langsung terhadap rumah tangga miskin ataupun rentan miskin melewati kartu. 

Jarman menjelaskan, rencana pencabutan subsidi listrik bakal dimasukkan dalam RAPBN 2016. Teknis pencabutan subsidi listrik tak bakal dilakukan dengan cara instan. Penghapusan subsidi dipraktikkan dengan kenaikan tarif listrik dengan cara bertahap. Pertimbangannya, performa ekonomi pelanggan dengan daya listrik 450 serta 900 VA beragam. "Bergantung performa masyarakat. Nggak dapat langsung dicabut sekaligus. Untuk yang nggak sanggup sama sekali, kami usulkan kenaikan per tiga  bulan," ucap Jarman, Kamis (18/6).

Jarman menambahkan bahwa rencana pencabutan subsidi ini tetap dalam pembahasan dengan DPR. Dirinya juga mengatakan, pencabutan subsidi dengan kenaikan tarif dengan cara berangsur-angsur bakal dilakukan sampai semua siap. Menteri Koordinator Perekonomian Sofyan Djalil menjelaskan, pemerintah bukannya menghilangkan seluruh subsidi listrik. Pemerintah hanya merubah mekanisme pemberian subsidi listrik untuk golongan rumah tangga dengan daya 450 VA sampai 900 VA. 


"Subsidi listrik tahun depan tetap ada," kata Sofyan di kantornya, Kamis (18/6). Ia memaparkan, nantinya subsidi listrik diberikan langsung terhadap rumah tangga miskin ataupun rentan miskin melewati kartu. Ini dilakukan supaya subsidi listrik lebih cocok sasaran. "Biar pemilik rumah kelak membayar sendiri. Kelak dikasih uang," ucap dia. 

Merujuk pada program pemerintahan Presiden Joko Widodo-Jusuf Kalla sebelumnya terbukti menerbitkan Kartu Keluarga Sejahtera, Kartu Indonesia Pintar, serta Kartu Indonesia Sehat. Belum jelas apakah data penerima ketiga kartu ini juga bakal sama nantinya dengan penerima subsidi listrik bila usulan pemerintah ini diterima DPR.

Sebanyak 15,5 juta keluarga tak lebih sanggup yang adalah 25 persen dari penduduk Indonesia menjadi peserta program kartu "sakti" Jokowi-JK ini. Pada bagian awal pemerintah membagikan satu juta kartu ke satu juta keluarga dari total 15,5 juta keluarga di 19 kabupaten/kota dari 10 provinsi di seluruh Indonesia. 

Sementara, Dirjen Biaya Kementerian Keuangan Askolani mengaku, belum membikin rincian alokasi hasil pengurangan subsidi listrik. "Saya belum tau persis tentang faktor itu. Kami tunggu koordinasi terlebih dahulu,’’ katanya. Tahun ini, pemerintah menganggarkan subsidi energi Rp 137,8 triliun sebesar Rp 73,1 triliun untuk subsidi listrik golongan 450 VA - 900 VA.    

Sebatas Wacana
Anggota Komisi VII DPR Satya Widya Yudha menilai, pencabutan subsidi listrik tetap sebatas wacana. "Secara resmi, pemerintah belum mengajukan itu," ujarnya, kemarin. Ia menjelaskan, mencuatnya isu pencabutan subsidi listrik itu bermula saat rapat dengar pendapat (RDP) antara Komisi VII dengan PLN. Dalam RDP yang berjalan sebulan lalu, Dirut PT PLN Sofyan Bashir memberi tau bacaan tersebut yang langsung disambut  Komisi VII.

Menurut dia, Komisi VII meminta pemerintah melakukan survei terlebih dahulu sebelum mengambil keputusan terkait pencabutan subsidi listrik kedua golongan tersebut. Lantaran, untuk listrik 450 VA serta 900 VA, ongkos bulanannya antara Rp 50 ribu sampai Rp 100 ribu.  Hasil survei, kata Satya, bakal menunjukkan apakah pencabutan subsidi terbukti telah cocok dilakukan alias belum. Jadi, berdasarkan survei, baru dapat diputuskan kelompok mana yang betul-betul butuh memperoleh subsidi serta sebaliknya. 

Apabila kelak pencabutan subsidi tetap dilakukan, Satya meminta pemerintah memikirkan pengganti yang manjur dari penghapusan subsidi tersebut, misalnya, memakai kartu alias mungkin yang lainnya. Untuk menemukan keputusan terbaik, Satya mengatakan, Komisi VII bakal melakukan pertemuan dengan Menteri Energi serta Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said pada pertengahan Ramadhan ini.  (republika/hidayah.co)

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel