Desentralisasi Pendidikan Agama Bukan Solusi

Isu desentralisasi pendidikan agama kembali muncul mengiringi mekanisme penyaluran Dana Alokasi Khusus (DAK) pendidikan yang hanya diperuntukan bagi sekolah. Dirjen Pendidikan Islam Kamaruddin Amin menilai bahwa itu bukan solusi karena potensi madlarat-nya lebih besar dari manfaatnya. Kamaruddin mengatakan bahwa ada pertanyaan fundamental yang harus dijawab terlebih dahulu menyangkut hal ini. “Siapa yang bisa menggaransi bahwa Islam inklusif, moderat, toleran, seperti yang sekarang ini (dirasakan), siapa yang bisa menggaransi bahwa ketika amanah pendidikan agama ditransfer ke daerah, itu bisa melaksanakan seperti sekarang,” kata Kamaruddin Amin di Jakarta (14/01). 

Menurutnya, ketika kewenangan pendidikan agama diberikan ke daerah dengan segala keragaman kondisinya, apakah ada garansi bahwa inklusifitas Islam, moderasi Islam dan lain-lain itu bisa dipertahankan. “This is very fundamental question yang harus dijawab. Karena mengurus pendidikan itu tidak hanya terkait budget dan manajemen saja, tapi ada substansi keilmuan, dan masalah epistemologi,” ujarnya. Dikatakan Guru Besar UIN Alauddin Makassar ini bahwa sekarang Islam Indonesia diapresiasi oleh dunia internasional. Seluruh dunia, lanjut Kamaruddin, memuji bahwa Islam Indonesia damai, toleran, demokratis dan seterusnya dan kontribusi Pendidikan Islam sangat fundamental. 

“Ketika itu diserahkan ke Pemda, siapkah Pemda dari sisi SDM nya, komitmen? Dari sisi anggaran mungkin saja. Tapi kan tidak hanya terkait dengan anggaran, tapi juga menyangkut SDM, komitmen, dan ideology,” tegasnya. Pendidikan Agama, menurut Kamaruddin berbeda dengan pendidikan umum. Dia mencontohkan bahwa belajar Fisika dimanapun sama, apakah di Saudi, Eropa, Amerika, semua sama dan tidak ada bedanya. Sementara belajar agama, itu terkait dengan interpretasi, pemahaman, dan ideologi sehingga bergantung juga dengan masalah wawasan dan lainnya. 

“Kalau ditafsirkan secara berbeda, bisa berbahaya. Ini yang menurut saya harus dicermati,” terangnya. Kamaruddin menyayangkan skema anggaran yang tidak berimbang, padahal kontribusi pendidikan Islam sangat besar terhadap kehidupan beragama di Indonesia. Namun, bukan desentralisasi solusinya. Dia berharap sebagian dana DAK bisa dialokasikan untuk madrasah. Sekiranya tidak bisa melalui Pemda karena urusan agama menjadi tanggung jawab pusat, berarti melalui Kementerian Agama sebagai satker vertikal yang masih sentralistik (Pendis)

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel